Pimpinan PA Stabat

Org, Adm, Kepeg & Keu

Peraturan Perundangan

Perpustakaan

Pedoman Perilaku Hakim

Diskusi Hukum





Peraturan Mahkamah Agung PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Sabtu, 21 April 2012 00:48


PERATURAN MAHKAMAH AGUNG


TAHUN 2014
TENTANG

PERMA NOMOR 01

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

PERMA NOMOR 02

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah



TAHUN 2013
TENTANG
PERMA NOMOR 01

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

PERMA NOMOR 02

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

PERMA NOMOR 03

Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya



TAHUN 2012
TENTANG
PERMA NOMOR 01

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

PERMA NOMOR 02

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

PERMA NOMOR 03

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

PERMA NOMOR 04

Perintah Penangguhan Sementara

PERMA NOMOR 05

Penetapan Sementara

PERMA NOMOR 06

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu



TAHUN 2011
TENTANG
PERMA NOMOR 01
Hak Uji Materil
PERMA NOMOR 02

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan

TAHUN 2010TENTANG
PERMA NOMOR 01

Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

TAHUN 2009TENTANG
PERMA NOMOR 01

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

PERMA NOMOR 02

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

PERMA NOMOR 03

Pedoman Penyelenggaraan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

PERMA NOMOR 04

Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung

TAHUN 2008TENTANG
PERMA NOMOR 01

Prosedur Mediasi Di Pengadilan

PERMA NOMOR 02

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

PERMA NOMOR 03

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu

TAHUN 2007TENTANG
PERMA NOMOR 01

Pengadilan Perikanan

TAHUN 2006TENTANG
PERMA NOMOR 01
Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
TAHUN 2005TENTANG
PERMA NOMOR 02

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi Dan KPUD Kabupaten / Kota

PERMA NOMOR 03
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Kppu
TAHUN 2004TENTANG
PERMA NOMOR 01
Hak Uji Materiil
TAHUN 2002TENTANG
PERMA NOMOR 01

Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

PERMA NOMOR 02

Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung

PERMA NOMOR 03

Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

TAHUN 2001TENTANG
PERMA NOMOR 01

Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

TAHUN 2000TENTANG
PERMA NOMOR 01

Lembaga Paksa Badan

PERMA NOMOR 02

Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc

TAHUN 1999
TENTANG
PERMA NOMOR 02

Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung

TAHUN 1993TENTANG
PERMA NOMOR 01

Hak Uji Materiil

TAHUN 1990TENTANG
PERMA NOMOR 01

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

TAHUN 1982TENTANG
PERMA NOMOR 01

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

PERMA NOMOR 02

Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977

TAHUN 1980TENTANG
PERMA NOMOR 01

Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap

TAHUN 1976TENTANG
PERMA NOMOR 01

Mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 Dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung Serta Surat-Surat Edaran Yang Mendahuluinya Mengenai Soal Peninjauan Kembali Putusan-Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap

TAHUN 1963TENTANG
PERMA NOMOR 01


TAHUN 1959TENTANG
PERMA NOMOR 01

Pemeriksaan Perkara-Perkara Dalam Tingkat Kasasi Diperlukan Biaya Perkara Yang Harus Dibayar Oleh Pihak Yang Berperkara, Kecuali Dalam Hal Diizinkan Untuk Berperkara Dengan Prodeo

TAHUN 1956TENTANG
PERMA NOMOR 01

Acara Pengadilan Yang Berlaku di Indonesia

TAHUN 1954TENTANG
PERMA NOMOR 01


PERMA NOMOR 02


Sumber: JDIH Mahkamah Agung RI

Terakhir diperbarui Kamis, 22 Mei 2014 10:33
 
pa-stabat.net
Copyright © 2011 Tim IT Pengadilan Agama Stabat