Copyright 2018 - Pengadilan Agama Stabat

Stabat, pa-stabat.net (12/02)
Warga peradilan dalam melaksanakan tupoksinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Stabat yang punya semboyan (moto) “prima dalam layanan patuh dalam aturan”. Dan untuk mengaplikasikan moto tersebut Pengadilan Agama Stabat terus menerus secara terjadwal setiap awal bulan pimpinan Pengadilan mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Stabat.

Dalam kesempatan kali ini Ketua mengadakan pembinaan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Stabat dengan topik “Regulasi Kembar Tiga”. Dan yang dimaksudkan dengan regulasi kembar tiga ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung atau yang lebih dikenal dengan istilah Perma Nomor 7 tahun 2016 adalah tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Pengadilan yang berada di bawahnya, yang berisi penghapusan tunjangan kinerja (remonisasi), akan tetapi meskipun tunjangan kinerja telah ditiadakan bukan berarti hakim bebas dari disiplin bahkan tetap berlaku ketentuan disiplin seperti yang diterapkan kepada pegawai yang menerima tunjangan kinerja.

Perma Nomor 8 Tahun 2016 adalah tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Lahirnya Perma ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya yang dilaksanakan secara berjenjang melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan dan ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.

Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
Diundangkannya Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan adalah untuk mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatan pelayanan peradilan. Dan bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme atau terkendalanya peningkatan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan.

Dalam Perma ini dikenal dua jenis pengaduan yaitu:

  1. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai ASN, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin PNS atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.
  2. Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai ASN, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin PNS atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yg berada dibawahnya.

Terakhir penceramah menyampaikan himbauan: “Dalam bertugas berikanlah yang terbaik” dan dengan prinsip “Jangan pernah menyesal berbuat baik”marilah kita

Demikian ikhtisar pembinaan Pimpinan Pengadilan Agama Stabat kali ini yang disampaikan oleh Drs. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H, Ketua Pengadial Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H. / 7 Februari 2018, supaya dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajararan Pengadilan Agama Stabat.